Tempat Terbaik untuk K.H. Hasyim Muzadi

“Kondisi beliau jauh lebih baik ketimbang beberapa hari lalu saat dibawa ke rumah sakit dan beliau masih harus istirahat total agar cepat pulih kembali,” kata dr. Abdul Rokhim, kepala RS Lavelatte tempat KH. Hasyim Muzadi dirawat, Rabu (15/3). 

Kabar baik sempat terdengar dari kondisi kesehatan Kiai Hasyim. Setelah dirawat beberapa hari, Kiai Hasyim diizinkan pulang ke rumahnya di Lowokwaru, Malang. Di sanalah Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin menengok dan mendoakan agar sesepuh Nahdlatul Ulama ini segera sembuh. 

Sesaat setelah Presiden Jokowi menengok, sejumlah santri tampak berkumpul di halaman Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, sebelah rumah Kiai Hasyim. Demi memohon kesembuhan pengasuh pesantrennya, para santri Kiai Hasyim melakukan muqoddaman (membaca Alquran 30 juz).

“Doa dari kami juga selalu penuh agar Bapak sembuh dan kembali segar. Kami sangat berharap karena pondok sendiri masih sangat membutuhkan bimbingan dari Pak Kiai,” ujar Marzuki Nur Syamsuri (21), Ketua Organisasi Santri Pesantren Mahasiswa Al-Hikam.

Sayang sekali, doa dan mengkhatamkan Alquran oleh 10 santri setiap 4 jam sehari ini dikabulkan dalam bentuk yang berbeda. Tuhan punya rencana dan tempat yang lebih baik untuk Kiai Hasyim. Setelah beberapa hari sakit, Kiai Hasyim berpulang ke Rahmatullah pada Kamis (16/3) pagi pukul 06.15 dalam usia 72 tahun. 

“Innalilahi wa inna ilaihi rojiun. Kullu nafsin dzaiqotul maut. Lahu ma akhodz wa lahu ma a’tho, telah wafat KH. Ahmad Hasyim Muzadi,” kata Yusron Shudqi, putra Kiai Hasyim.

Kiai Hasyim dalam Pentas Politik

Lahir di Bangilan, Tuban, Jawa Timur, pada 8 Agustus 1944, Kiai Hasyim adalah salah satu tokoh dan intelektual Islam Indonesia. Di masa Kiai Hasyim menjadi Ketua Umum PBNU, di saat itulah KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden. Pertama kali dan satu-satunya dalam sejarah Indonesia, kalangan NU ada yang menjadi Presiden Indonesia.

Kiai Hasyim adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor pada 1962. Ia menuntaskan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Malang pada 1969. Terpilih sebagai Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur sejak 1992, karier politiknya dimulai saat menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Timur yang bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Puncak karier politik Kiai Hasyim adalah saat bersama Megawati Soekarnoputri bertarung dalam Pemilihan Presiden 2004. Akan tetapi, Kiai Hasyim harus mengakui kekalahan dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla pada putaran kedua Pemilu saat itu. Ketika itu Kiai Hasyim memilih nonaktif sebagai Ketua Umum PBNU. Hal yang sesuai dengan prinsipnya saat diangkat menjadi Ketua Umum pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, pada 1999.

NU memang tidak boleh dan tidak akan ikut serta secara aktif secara keorganisasian menjadi bagian dari proses politik praktis atau mengubah diri menjadi partai politik. Selama 1952 sampai 1973, ketika NU menjadi partai politik, sudah cukup jadi pengalaman berharga bahwa mengubah diri menjadi partai politik bukan pilihan bijak bagi NU. 

Suara nahdliyin dalam Pilpres 2004 juga tidak solid karena tokoh NU yang lain, Salahuddin Wahid, adik kandung Gus Dur, maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Wiranto. Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang dibuat untuk mengakomodasi dan menyuarakan kepentingan nahdliyin, memilih mendukung Wiranto-Wahid. 

Kendati Wiranto dan Wahid tersingkir di putaran satu, tetapi PKB tidak kemudian mendukung Kiai Hasyim yang berpasangan dengan Mega. Cerita tidak enak tentang kejatuhan Gus Dur yang digantikan Mega membuat konstituen PKB, termasuk Gus Dur, tidak sreg untuk mendukung Mega-Hasyim. Gus Dur yang memutuskan golput pada putaran pertama Pilpres 2004 mengizinkan purtinya, Yenni Wahid, untuk membantu pasangan SBY-JK. 

Mayoritas pengurus PKB juga condong mendukung SBY-JK. Dalam Mukernas PKB menjelang putaran kedua Pilpres 2004, hanya tiga DPW PKB yang setuju melabuhkan dukungan pada Mega-Hasyim, sedangkan 9 DPW setuju mendukung SBY-JK, dan sisanya netral. PKB kemudian memutuskan bersikap netral pada putaran kedua Pilpres 2004 (Menuju Partai Advokasi, hlm. 92-93).

Ada juga kalangan nahdliyin yang saat itu tidak sreg dengan langkah-langkah Kiai Hasyim. Terjadi polemik yang cukup keras soal keharusan Kiai Hasyim untuk mundur dari kursi Ketua PBNU atau cukup sekadar nonaktif. Muncul kekhawatiran langkah Hasyim menjadi cawapres ini bakal memicu tokoh-tokoh NU lain untuk mengejar kursi Ketua Umum PBNU semata untuk meraih jabatan politik yang lebih tinggi.

Polarisasi politik di tubuh NU memang menghangat dan menguat sejak itu. Polarisasi itu, salah satunya, tercermin dari polemik antara Gus Dur dan Kiai Hasyim yang berlangsung cukup panjang. 

Menurut Imam Aziz, salah satu Ketua PBNU sekarang, tradisi yang coba dibangun untuk memisahkan NU dari politik praktis menjadi buyar saat itu. “Seolah ada pembenaran bahwa NU bisa dan boleh bermain politik secara langsung,” katanya kepada reporter Tirto (26/2).

Imam menegaskan terdapat aturan yang jelas dalam AD/ART NU yang mengharuskan pengurus yang terlibat dalam politik secara langsung, baik sebagai calon maupun tim sukses, untuk mengundurkan diri. “(Mereka) dilarang menggunakan simbol dan fasilitas NU dalam kampanye,” katanya. Sedangkan saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden, Kiai Hasyim tidak mengundurkan diri sebagai ketua PBNU.